Sabtu, 25 Agustus 2007

Pemerintah Didesak Restrukturisasi Skim Pendanaan UKM

Ekonomi Bisnis

Pemerintah Didesak Restrukturisasi Skim Pendanaan UKM
02 Maret 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mendesak pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap skim pendanaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini disampaikan Ketua DPP IWAPI Suryani Sidik Motik di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (02/03).

Suryani mengatakan, restrukturisasi ini harus dilakukan karena permasalahan klasik yang mewarnai rendahnya penyaluran kredit dalam pendanaan UKM selalu terletak pada masalah agunan, tingkat suku bunga pinjaman, serta keragu-raguan bank terhadap kinerja dan kredibilitas UKM. "Dan saya melihat bukan hanya karena anggapan (UKM) tidak bankable, tetapi banknya itu secara budaya tidak terbiasa terhadap UKM karena dahulu memang sudah keasyikan dengan korporat," kata Suryani.

Ia mencontohkan, penyaluran kredit ke UKM pada tahun 2003 yang ditargetkan sebesar Rp 42 triliun, pada November 2003 baru terrealisasi sebesar Rp 25,5 triliun atau hanya sekitar 51 persen. "Melihat data etrsebut patut dipertanyakan kesungguhan dari perbankan dalam mengucurkan kredit kepada kalangan UKM," ujar Suryani.

IWAPI, kata Suryani, juga menganggap perlu adanya terobosan baru dalam penempatan dana Small Medium Enterprise Export Develpoment Project, yaitu fasilitas dari Asia Development Bank berupa pinjaman modal investasi melalui pemerintah sebesar US$ 85 juta. Rencananya, penyaluran dana tadi akan dilaksanakan oleh bank pelaksana, yaitu BEI, BNI, dan BRI. "Bank-bank pelaksana harus mendapat warning baik itu berupa batasan yang jelas, sanksi ataupun reward supaya dana ini benar-benar sampai ke tangan UKM," katanya.

Muchamad Nafi - Tempo News Room

Tidak ada komentar:

Bibliography