Sabtu, 25 Agustus 2007

Belanja TI Pemerintahan Diduga US$195,3 juta

Belanja TI Pemerintahan Diduga US$195,3 juta

(01 Januari 2006)
Sektor pemerintahan rata-rata mengambil porsi 11% dari belanja teknologi informasi nasional yang tahun ini diperkirakan mencapai US$1,731 miliar atau tumbuh 11,9% dari tahun sebelumnya, demikian laporan lembaga riset IDC (International Data Corporation).

Dalam laporan yang disusun analis IDC untuk Indonesia Roosman Fajar dan Said Irfan itu, lembaga riset itu memasukkan sektor pemerintahan sebagai salah satu pendorong belanja teknologi informasi nasional.

Faktor pendorong dari sektor pemerintahan itu termasuk inisiatif e-government dan implementasi e-procurement, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di bidang e-government, pemerintah berencana mengembangkan Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) yang bertujuan antara lain mengintegrasikan sistem, restrukturisasi data, dan meningkatkan utilisasi komunikasi dan informasi.

"Sayangnya, program ini berjalan lambat karena kurangnya edukasi dan kegiatan pemasaran," demikian laporan IDC.

Secara umum lembaga itu menilai setidaknya aktivitas e-government sudah tampak dari kehadiran sejumlah website pemerintah daerah (pemda) dan upaya instansi itu untuk meningkatkan infrastruktur PC (personal computer).

Sementara itu, IDC menilai e-procurement akan lebih mendorong belanja teknologi informasi dibandingkan e-government. Melalui e-procurement, diharapkan pemerintah bisa menghemat anggaran hingga 30%.

"IDC yakin lembaga-lembaga pemerintah tingkat lokal maupun pusat akan mengimplementasikan e-procurement secara bertahap," seperti tertulis dalam laporan itu.

Menurut IDC, pemerintahan termasuk dalam lima besar sektor yang terbesar kontribusinya terhadap belanja teknologi informasi nasional. Implementasi e-procurement diharapkan memberikan dampak positif secara nasional.

Sementara itu pemerintah akhir bulan ini berencana mengeluarkan Keppres tentang e-procurement setelah beberapa kali tertunda karena perubahan pada pasal-pasalnya seperti tentang e-payment dan e-HPS (electronic-Harga Penawaran Sementara).

E-procurement adalah manajemen pengadaan atau pembelian barang dan jasa menggunakan media elektronik khususnya Internet, meliputi proses penawaran dan tender yang harus didukung infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Melalui e-procurement, diharapkan suatu instansi hanya menerima penawaran vendor atau pemasok yang berkualitas melalui tender yang transparan. Kendalanya, jika akses Internet tidak menjangkau suatu daerah, bisa saja terjadi vendor yang sebenarnya berkualitas justru tidak berkesempatan mengikuti tender.

Dari proyeksi belanja teknologi informasi senilai US$1,731 miliar, sebanyak 78,2% dialokasikan untuk peranti keras sedangkan porsi peranti lunak (dalam kemasan) dan layanan masing-masing 7,1% dan 14,7%.

Paket solusi untuk pasar usaha kecil dan menengah (UKM) akan semakin marak, terutama digerakkan kompetisi antara SAP, IBM, Microsoft dan Oracle. UKM akan menjadi perhatian sebagian besar vendor sistem teknologi informasi.

Sementara itu segmen layanan akan terus berkembang seiring pertumbuhan peranti keras dan peranti lunak. Perkembangan software house lokal dan penyedia jasa sistem integrasi akan turut memacu segmen layanan.

Layanan outsourcing yang secara global mulai marak sejak dua tahun terakhir, akan cukup diminati di Indonesia, namun masih terbatas pada helpdesk, pemeliharaan komputer desktop dan jaringan. (Bisnis Indonesia)

Tidak ada komentar:

Bibliography