Sabtu, 25 Agustus 2007

Pemberdayaan KUMKM Berperan dalam Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Pemberdayaan KUMKM Berperan dalam Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

(28 Juli 2006)
Jakarta, 27/7/2006 (Kominfo-Newsroom) – Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Suryadharma Ali, mengatakan di Jakarta, Kamis (27/7), pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) berperan dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Bersama Kita Tanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran”, yang akan digelar pada tanggal 2 – 5 Agustus 2006 mendatang, di Bali.

Menteri Koperasi Suryadharma mengatakan, dalam Rakornas akan difokuskan pada pembahasan mengenai koordinasi dan keterpaduan pemberdayaan KUMKM antara pusat dan daerah, serta upaya peningkatan peran daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat skala mikro-kecil di kabupaten dan kota.

Sementara agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran utama, kata Menkop, yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2%, serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1% pada tahun 2009.

Agenda tersebut berdasarkan PP RI No.7 tahun 2005, dimana pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2005-2009 yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, katanya

Namun, Menkop Suryadharma menyadari, kesepakatan bersama di tingkat pusat tidaklah mudah untuk dapat dicapai bila tidak ada dukungan dari para Bupati dan Walikota sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam menopang upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil tersebut.

“Oleh sebab itu, seluruh bupati dan walikota se-Indonesia akan diikutsertakan dalam Rakornas nanti”, katanya.

Selain itu peserta juga berasal dari para Kepala Dinas (Kadis) yang membidangi KUMKM, dengan nara sumber dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri Negara BUMN, Menakertrans, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Sementara, luaran (output) yang diharapkan Menkop Suryadharma adalah semua bupati dan walikota serta Kadis yang membidangi KUMKM mendapatkan informasi yang utuh tentang pembangunan dan pengembangan pemberdayaan ekonomi, dimana tidak hanya di Kemenkop dan UKM tetapi juga di Kementerian yang lain. (T. dw/vey/Toeb)

Tidak ada komentar:

Bibliography